Setiap Kamis sore, selama sembilan belas tahun, payung-payung hitam terus terkembang di depan Istana Negara. Sudah 916 kali mereka berdiri di palagan yang sama. Wajah-wajah para penggagas kian dipahat usia, sementara generasi yang lebih muda datang silih berganti mengambil tempat di barisan. Namun, ada satu hal yang tak pernah berubah: tuntutan agar negara menuntaskan pelanggaran HAM berat dan menghadirkan keadilan bagi para korban.
Ironisnya, pada Aksi Kamisan ke-915, betapa mudahnya perhatian kita berpaling. Cap-cap baru dilontarkan untuk merongrong legitimasi sebuah perlawanan.

AKSI KAMISAN TAK PERNAH MENJADI RUANG EKSKLUSIF
Aksi Kamisan lahir pada 18 Januari 2007 dari duka yang dipikul Maria Catarina Sumarsih, ibu dari Bernardus Realino Norma Irmawan, alias Wawan, mahasiswa yang tewas dalam Tragedi Semanggi I. Bersamanya berdiri Suciwati, istri pejuang HAM Munir Said Thalib, serta Bedjo Untung, keluarga korban tragedi 1965–1966. Namun, sejak semula, payung hitam itu tak pernah hanya menaungi satu luka. Ia dibentangkan bagi siapa pun yang percaya bahwa setiap pelanggaran HAM menuntut keadilan.
Karena itu, Aksi Kamisan tak hanya menagih penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Di bawah payung yang sama, suara-suara dari Rempang, Pakel, Wadas, Rembang, dan berbagai palagan lain yang menyisakan luka turut menemukan tempatnya.
Begitu pula komunitas LGBTIQ+, yang setidaknya sejak 2014 telah ikut berdiri dan bersuara di Aksi Kamisan untuk menyampaikan pengalaman diskriminasi, persekusi, hingga kekerasan yang mereka alami (ingat Mira, transpuan yang dibakar hidup-hidup di Jakarta Utara pada 2020). Sebab hak asasi manusia tak pernah memilih siapa yang layak dilindungi. Dan duka, pada akhirnya, tak pernah mengenal identitas.
CAP-CAP YANG SELALU BERGANTI
Kini, Aksi Kamisan kembali dirongrong oleh cap-cap yang baru. Ia disebut “aksi pelangi”, dituduh mendukung “penyimpangan”, dan kehilangan martabatnya sebagai gerakan hak asasi manusia. Padahal, ini bukan kisah yang baru. Pada 2018, Aksi Kamisan pernah dicap sebagai gerakan yang disusupi PKI. Menjelang Pilpres 2024, ia dituding sebagai “aksi pesanan” untuk menjatuhkan kandidat politik tertentu.
Begitulah cara kerja pelabelan. Ia tak pernah benar-benar menjawab tuntutan, melainkan mengalihkan perhatian darinya. Pertanyaan yang lebih penting perlahan dikubur: bagaimana nasib para korban penghilangan paksa? Mengapa pelanggaran HAM berat tak kunjung diselesaikan? Mengapa impunitas masih tumbuh subur di negeri yang mengaku demokratis?
INFRASTRUKTUR IMPUNITAS
Mengapa Aksi Kamisan harus berdiri selama sembilan belas tahun dan tak kunjung mendapatkan keadilan? Dalam Infrastructures of Impunity: New Order Violence in Indonesia (2024), Elizabeth Drexler berpendapat bahwa mandeknya keadilan bukan semata-mata karena lemahnya hukum, melainkan karena adanya infrastruktur impunitas: jejaring hukum, militer, birokrasi, hingga propaganda yang saling menopang untuk melindungi pelaku kekerasan negara.
Infrastruktur itu tak runtuh bersama Orde Baru. Ia hanya berganti rupa, terus bekerja menormalisasi kekerasan atas nama kepentingan yang lebih besar, sembari membuat para korban terus menunggu keadilan yang tak kunjung tiba.
Pada akhirnya, Aksi Kamisan bukan hanya merawat ingatan tentang masa lalu, tetapi juga memperjuangkan masa depan: agar tak ada lagi ibu yang menunggu anaknya pulang, dan tak ada lagi negara yang merasa leluasa membunuh lalu dilupakan. Sebab selama impunitas dan ketidakadilan masih berdiri tegak, payung-payung hitam itu akan terus membentang.

