Sadar atau tidak, akar dari kebiasaan ini sebenarnya datang dari pola asuh dan cara didik kita sejak kecil yang terlalu mengutamakan rasa “gak enakan”. Kita tumbuh dengan mindset bahwa menjadi orang baik itu artinya harus penurut, mudah mengalah, dan menghindari konflik demi menjaga kedamaian di permukaan.
Sayangnya, keinginan untuk selalu menjaga surface-level harmony ini pelan-pelan bergeser menjadi budaya permisif yang kelewat batas. Sesuatu yang jelas-jelas merugikan atau melanggar etika akhirnya dibiarkan begitu saja, cuma karena kita terlalu sungkan untuk menegur.

Dampaknya, kita mulai menormalisasi berbagai bentuk ketidakdisiplinan di kehidupan sehari-hari. Jam karet, budaya nyalip antrean, sampai mentalitas ABS (Asal Bapak Senang) di dunia kerja misalnya, dianggap sebagai hal yang biasa. “Biasa” di sini bukan berarti kita merasa itu benar, tapi menganggapnya jadi bagian dari keseharian yang sulit hilang.
Kita enggan menuntut profesionalitas dan tanggung jawab karena takut merusak hubungan baik. Tanpa sadar, sikap ini membuat kita jadi enabler, alias orang-orang yang ikut menyuburkan perilaku buruk di sekitar karena si pelaku tidak kunjung menerima konsekuensi nyata yang membuat mereka belajar.
Ancaman terbesarnya adalah ketika budaya permisif di level mikro ini menciptakan efek domino ke level makro. Saat kita terbiasa berkompromi dengan “korupsi kecil” seperti mengandalkan orang dalam (ordal) atau menyuap demi lolos tilang, kita akan mengalami collective desensitization atau mati rasa massal.
Kita mengeluh saat melihat pejabat korupsi atau pemerintah mengeluarkan kebijakan yang asal-asalan, tapi kemarahan itu cepat menguap dan berujung pada kepasrahan struktural. Kita menganggap kecurangan dari pihak yang berkuasa sebagai hal yang lumrah dengan dalih, “Ah, namanya juga di Indonesia” atau lebih parah lagi, “Ya, manusiawi lah”.
Sekali lagi, ini bukan tentang semua orang, tapi percayalah, masih banyak dari kita yang seperti itu.
“Ketika perilaku bermasalah diulang tanpa konsekuensi, otak publik mengalami desensitization, kebiasaan yang mengubah kemarahan menjadi pemakluman.”
—Albert Bandura (Psikolog Sosial & Teoretikus Moral Disengagement), 1991
Kalau kalian menonton video di slide sebelumnya, sebenarnya itu jadi salah satu alarm besar buat kita semua.
Ketika terjadi normalisasi dalam memaklumi kejahatan sistemik demi keuntungan jangka pendek, di situlah kita tahu bahwa standar moral dan akuntabilitas bangsa ini sedang berada dalam kondisi gawatnya.
Banyak orang keliru menyamakan sikap permisif dengan budaya legowo. Padahal, legowo adalah keikhlasan menerima hal yang benar-benar di luar kendali kita, sedangkan, permisif adalah kepasrahan malas yang membiarkan pelanggaran etika dan aturan terus terjadi hanya demi menghindari konflik.
Ramah boleh, tapi bukan berarti lemah. Menuntut pertanggungjawaban dan menegakkan boundaries yang tegas bukan tanda kita orang jahat, tapi bentuk kepedulian yang sehat agar lingkungan kita gak terus-menerus memaklumi kesalahan.
Saatnya stop berlindung di balik kata “gapapa” dan mulai berani menolak apa yang salah.
Karena, di kala orang-orang waras memilih untuk terus memaklumi, di situlah kita justru merawat kerusakan kita sendiri.

